LBH BALI

RAKERDA LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali 2014

RAKERDA LBH BALI 2014
    Salah satu kegiatan tahunan LBH Bali dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 2-4 januari 2014 bertempat di Villa Kamel, Bedugul. Kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi kerja-kerja LBH Bali yang telah terlaksana sepanjang tahun 2013, serta merancang focus-fokus kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan RAKERDA ini dihadiri oleh pengabdi bantuan hukum. Berdasarkan dari hasil RAKERDA kemarin, LBH Bali akan tetap memprioritaskan bantuan hukum struktural (BHS) dalam kerja-kerja pemberian bantuan hukum serta kaum marjinal, serta mendorong terwujudnya kebijakan yang berpihak pada rakyat dan penegakan hukum melalui proses demokrasi yang bersih. Adapun program yang menjadi prioritas LBH Bali di tahun 2014 ialah; Kebijakan yang memihak terhadap buruh, lingkungan, perempuan dan anak serta kaum marginal; Terwujudnya penegakan hukum dan ham; Membangun kesadaran kritis masyarakat dalam proses demokrasi;

Progam LBH Bali 2013

Program LBH Bali tahun 2013 sesuai dengan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) diarahkan pada upaya untuk penguatan masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan dengan menjadikan bantuan hukum sebagai landasan pijaknya. LBH Bali sebagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini konsen dalam  kerja kerja bantuan hukum dan advokasi penegakan hak asasi manusia, LBH Bali memandang bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman dan dapat berperan secara aktif dan signifikan dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia

Untuk itu, LBH Bali memiliki prioritas program antara lain:

Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum diberikan kepada setiap orang untuk semua jenis kasus

Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum ditujukan kepada kasus-kasus yang memenuhi kriteria a). Konflik yang terjadi tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi menyangkut dengan kepentingan masyarakat luas, b.) Mempunyai prospek dalam pembaruan hukum yang lebih memihak kepada masyarakat

Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum merupakan bagian dari kerangka advokasi LBH Bali yang bertujuan untuk  memperkuat organisasi masyarakat sipil dan meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kampanye dan Publikasi

Kampanye dan publikasi diprioritaskan pada upaya mendorong pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

Penipuan Calon TKI oleh PT. Reka Wahana Mulya

Denpasar (14/3)  - Sebanyak 52 calon TKI mendatangi LBH Bali, mengadukan permasalah­­an yang dihadapinya terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh 2 Perusahaan agen TKI yaitu PT Reka Wahana Mulya yang beralamat di Jl. Jempiring-Denpasar dan PT Fortuna Bali Cemerlang yang berada di Jl. Tukad   Badung. Dari setiap korban masing-masing sudah menyetorkan uang sebesar Rp 20 sampai 60 Juta. Namun, hingga 2 tahun menunggu, tak kunjung diberangkatkan ke Luar Negeri. Mengingat masa kontrak sudah berakhir, maka merupakan kewajiban Perusahaan penyalur tenaga kerja mengembalikan uang para calon TKI.

Kebanyakan para korban berasal dari Denpasar. Korban yang sudah mendatangani kontrak kerja diminta untuk menunggu sampai ada panggilan. Beberapa orang dari korban sempat juga mendatangi kedua kantor tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Atas kasus tersebut, korban kemudian mendatangi LBH Bali untuk mendampingi melaporkan kasusnya ke Polisi, karena sebelumnya mereka telah meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya ke BP3TKI, namun dari pihak BP3TKI Denpasar hanya melakukan mediasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh calon TKI dan tidak ada aksi apapun yang dilakukan BP3TKI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut malahan menyarankan untuk melapor ke Disnaker karena merupakan wewenang Disnaker Provinsi Bali, kata salah satu korban.

Disnaker Prov. Bali dalam hal ini hanya memfasilitasi pertemuan antara para calon TKI dengan PT. Reka Wahana Mulya yang hasilnya bahwa PT. Reka Wahana Mulya membuat sebuah pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang sudah disetorkan oleh para calon TKI tersebut selama 3 bulan sejak pernyataan tersebut dibuat tertanggal 09 April 2013 sampai 09 Juli 2013 tetapi sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi.

Comment (0) Hits: 530
You are here: Home