VISI & MISI

VISI

1

A just, humane and democratic socio-legal system

Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis

2

A fair and transparent institutionalized legal-administrative system

Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum

3

An open political-economic system with a culture that fully respects human rights

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM

MISI

1

Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945

2

Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif

3

Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin

4

Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang tanggap terhadap kepentingan lapisan masyarakat lemah dan miskin

5

Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin

Isu Strategis Internal 2023-2026

Memperkuat kapasitas sumber daya internal untuk membangun perlawanan terhadap sistem hukum dan kebijakan yang korup, diskriminatif, dan merampas hak-hak rakyat.

Isu Strategis Eksternal 2023-2026

Membangun perlawanan terhadap sistem hukum dan kebijakan yang korup, diskriminatif dan merampas hak-hak rakyat melalui penyadaran kritis masyarakat untuk mencapai Gerakan rakyat yang Tangguh.