Denpasar, 09 November 2026 — Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) atas krisis iklim dan bencana ekologis di Bali yang diregistrasi dalam nomor perkara 1024/Pdt.G/2026/PN Dps telah menyelesaikan tahapan mediasi. Namun, proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara Koalisi PULIHKAN Bali selaku Penggugat dengan para Tergugat yakni Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi/BKPM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gubernur Bali, DPRD Provinsi Bali, Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Bupati Tabanan.
Para Tergugat menolak menyepakati persyaratan perdamaian yang diajukan oleh Koalisi Pulihkan Bali untuk melakukan sejumlah upaya pencegahan, penanggulangan hingga pemulihan agar tidak terjadi keberulangan peristiwa banjir di waktu-waktu yang akan datang. Syarat perdamaian tersebut diajukan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan, menciptakan rasa aman, serta memenuhi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sayangnya, syarat perdamaian yang diajukan oleh Koalisi sebagai upaya penyelamatan manusia dan ekosistem Bali ditolak kendati seluruh tuntutan yang termuat sebenarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat Para Tergugat.
“Para Tergugat secara kompak menolak seluruh permintaan Penggugat, termasuk didalamnya untuk melakukan moratorium izin investasi yang berdaya rusak tinggi terhadap lingkungan. Padahal esensi moratorium adalah penghentian sementara agar audit lingkungan maupun KLHS bisa dilakukan secara maksimal dengan menghasilkan rekomendasi yang akurat. Para Tergugat harus memahami bahwa kualitas lingkungan hidup Bali saat ini ada dalam kondisi yang memprihatinkan dan butuh dipulihkan. Sikap penolakan tersebut menunjukkan prioritas kepentingan pejabat negara atas keuntungan investasi alih-alih keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Disisi lain, sikap Tergugat menunjukan pemerintah justru dengan sengaja menempatkan masyarakat dalam situasi rentan karena enggan melakukan serangkaian upaya komprehensif untuk memperbaiki keadaan,” Indira Amanda – Perwakilan Tim Advokasi Koalisi PULIHKAN Bali.
Moratorium izin investasi, pelaksanaan audit lingkungan, penerbitan kajian lingkungan hidup strategis dan penerbitan sejumlah regulasi atau tindakan berkaitan dengan keadilan iklim dan pengendalian alih fungsi lahan sebagaimana yang menjadi permintaan Koalisi PULIHKAN Bali, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan, sekaligus kualitas lingkungan hidup di Bali yang saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan.
Pengendalian investasi sekaligus upaya pencegahan tersebut dapat menjadi kompas dalam mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Yang tidak kalah penting pula, sebagaimana nilai-nilai Tri Hita Karana yang diyakini masyarakat Hindu Bali, keselamatan manusia dan kelestarian alam semestinya menjadi pertimbangan utama, dan bukan semata-semata investasi. Saat pemerintah mengabaikan prinsip Tri Hita Karana, bencana pun menanti di depan mata.
Musim Penghujan Tiba, Sejumlah Wilayah Terdampak Banjir: Koalisi PULIHKAN Bali Tegaskan Relevansi Gugatan Warga Negara
Sejak akhir bulan Oktober 2026, hujan telah terjadi di sejumlah wilayah di Bali. Kendati curah dan intensitas hujan tidak setinggi yang terjadi pada bulan September 2025, sejumlah wilayah justru tergenang banjir. Koalisi PULIHKAN Bali menilai bahwa situasi ini menunjukan kerentanan warga, sekaligus menunjukan fakta bahwa pasca terjadinya banjir bulan september 2025 di Bali, upaya perbaikan yang sifatnya komprehensif, sistematis, dan struktural tidak dijalankan oleh Pemerintah.
Sejak awal Koalisi PULIHKAN Bali menegaskan bahwa hujan ekstrim bukanlah faktor tunggal, melainkan faktor pemicu. Adapun penyebab utama banjir adalah akumulasi faktor-faktor antropogenik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ditangani secara memadai oleh Pemerintah selaku penyelenggara negara, yang meliputi: degradasi tata ruang dan tutupan lahan hijau akibat alih fungsi lahan yang masif; perencanaan, pengendalian, dan penegakan tata ruang serta dampak lingkungan yang lemah; minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan; pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan sehingga menyumbat drainase; pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak terintegrasi; kebijakan manajemen penanggulangan bencana yang tidak memadai termasuk absennya sistem peringatan dini banjir yang layak; dan kebijakan perubahan iklim yang tidak komprehensif. Mengingat penyebabnya adalah faktor struktural, maka penanganan dan penyelesaiannya harus diselesaikan secara struktural dan komprehensif juga.
“banjir yang terjadi di sejumlah wilayah ketika Bali menyambut awal musim penghujan beberapa waktu lalu menunjukan tiga hal: pertama, daya dukung, daya tampung serta kualitas lingkungan hidup di Bali berada pada situasi yang terdegradasi atau tidak ideal, sehingga karena kondisi tersebut, tanpa perlu menunggu curah hujan yang tinggi, hampir bisa dipastikan sejumlah wilayah akan tergenang banjir. Kedua, situasi ini menunjukan bahwa sejak tahun 2025 hingga hari ini tidak ada upaya pembenahan dan perbaikan secara struktural, sistematis dan komprehensif yang dijalankan oleh pemerintah. Ketiga, kondisi ini menunjukan bahwa warga masyarakat berada dalam situasi yang rentan, dan berpotensi mendapatkan keberulangan kerugian akibat banjir karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu kami menegaskan bahwa gugatan warga negara yang diajukan oleh Koalisi menjadi hal yang relevan melihat kondisi saat ini”, Ignatius Rhadite – Tim Advokasi Koalisi PULIHKAN Bali
BRIN maupun BMKG telah memberikan kajian maupun peringatan bahwa hujan yang terjadi di akhir oktober-awal november 2026 lalu belum mencapai puncaknya. Disisi lain setelah El Niño, wilayah Bali juga akan terkena fenomena iklim La Niña yang diprediksi akan membawa curah hujan yang ekstrim dengan bacaan risiko tertinggi di bulan Maret dan April 2027. Oleh karena itu, kesiapsiagaan Pemerintah melalui sejumlah upaya mitigasi dan perbaikan tata kelola harus dilakukan dalam upaya yang segera dan mendesak, supaya tidak ada lagi warga masyarakat yang menjadi korban atas situasi serupa.
“Banjir tahun 2025 bukan hanya terjadi karena hujan yang paling deras. Yang gagal adalah sistem tata kota kita dalam menyerap dan mengalirkan air. Sekarang pun begitu, hujan baru turun sedikit, musim penghujan bahkan terlambat, tapi titik-titik banjir sudah bermunculan di sejumlah daerah. Artinya lingkungan kita memang sudah tidak sanggup menerima hujan. Tanah kita makin lemah menyerap air, unsur haranya berkurang, sementara daerah resapan yang tersisa sudah sedikit karena alih fungsi lahan dan betonisasi yang masif. Ini adalah bagian dari krisis iklim. Hujan tidak lagi teratur, dan El Niño yang diikuti La Niña yang akan datang membuat hujan berpotensi datang secara ekstrem, dengan bacaan risiko tertinggi di bulan Maret dan April. Di Bali, El Niño justru membawa kekeringan, sehingga kita menghadapi dua kondisi ekstrim sekaligus dalam rentang waktu yang berdekatan,” Mandhara Brasika – Tim Substansi Koalisi PULIHKAN Bali
Stop Pembangunan Pembangkit Fosil: Cegah Krisis Energi dan Perubahan Iklim
Koalisi PULIHKAN Bali menilai bahwa krisis iklim telah memicu hujan ekstrem hingga memperparah peristiwa banjir di Bali. Situasi ini menurut Koalisi turut diperparah oleh pembangunan infrastruktur gas fosil, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Koalisi Pulihkan Bali menyoroti secara serius rencana ekspansi pembangunan PLTG yang dinilai sebagai langkah mundur dan bertolak belakang dengan aksi iklim yang bertujuan memerangi perubahan dan dampak iklim. Pengalaman krisis BBM yang dirasakan oleh masyarakat Bali sebelumnya membuktikan bahwa ketersediaan infrastruktur pembangkit energi fosil dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar menjauhkan Bali dari kemandirian energi; sehingga penambahan pembangkit gas hanya akan memperparah emisi sekaligus memperbesar ketergantungan energi daerah, dan karena ketergantungan ini, ketika kuota berkurang atau pasokan terhambat, maka yang akan kembali dihadapi adalah krisis.
“Koalisi mendesak adanya moratorium izin baru untuk seluruh pembangunan infrastruktur energi fosil di Bali, termasuk penghentian persetujuan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena klaim Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 yang menyebut gas sebagai ‘energi bersih’ adalah kekeliruan fatal. Gas fosil adalah energi kotor, listrik yang diproduksi menggunakan gas fosil tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi besar pada krisis iklim yang memicu banjir di Bali. Selain melakukan perbaikan tata kelola pada penataan ruang Bali, hal paling mendesak justru memastikan tidak ada lagi pembangunan pembangkit listrik berbasis fosil yang baru. Solusinya jelas, pemerintah harus mengarusutamakan penambahan pasokan energi yang bersumber dari energi terbarukan,” Suriadi Darmoko – Perwakilan Penggugat Koalisi PULIHKAN Bali.
Gugatan Warga Negara Berlanjut Dalam Sidang Pokok Perkara, Tegaskan Komitmen Mendorong Pertanggungjawaban Pemerintah
Berakhirnya mediasi tanpa kesepakatan tidak lantas menghentikan perjuangan Koalisi PULIHKAN Bali untuk mendorong pemulihan lingkungan dan perlindungan keselamatan masyarakat. Koalisi menegaskan bahwa berbagai tuntutan yang diajukan dalam gugatan ini bukanlah upaya untuk menghambat pembangunan, melainkan mendesak pemerintah agar mengevaluasi arah pembangunan yang selama ini mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Bagi Koalisi, bencana banjir, krisis air, alih fungsi lahan, hingga ketergantungan terhadap energi fosil bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan dengan kebijakan yang bersifat sementara dan parsial. Diperlukan keberanian pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang memperparah kerusakan lingkungan serta mengambil langkah pemulihan yang berpihak pada keselamatan rakyat. Oleh karena itu, Koalisi PULIHKAN Bali akan melanjutkan perjuangan melalui proses persidangan dan terus mengawal agar negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi lingkungan hidup serta menjamin hak masyarakat Bali atas lingkungan yang baik dan sehat.
Narahubung Koalisi PULIHKAN Bali;
Indira Amanda
Mandhara Brasika
Suriadi Darmoko
